Dilaporkan Warga, Kejari Seluma Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tangga Batu

 

BACA JUGA:Cek Pengumuman Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu 2025, Ini Jadwal dan Cara Melihatnya

"Ini bukan hanya soal administrasi, tapi sudah mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi," tegasnya.

 

Tak hanya itu, proyek pembangunan Gedung Polindes dengan nilai anggaran Rp 70 juta dilaporkan tidak memiliki wujud fisik di lapangan. Demikian pula dengan pengadaan panggung dan tenda senilai Rp 74 juta yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diterima masyarakat. Proyek irigasi sawah yang sebelumnya dirancang dengan anggaran Rp 124 juta, tiba-tiba berubah menjadi Rp 138 juta tanpa sosialisasi maupun penjelasan kepada warga.

 

Warga juga mengeluhkan dana Karang Taruna sebesar Rp 10 juta per tahun yang tidak pernah direalisasikan. Tidak adanya kegiatan kepemudaan selama tahun berjalan, termasuk peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, menjadi bukti tidak digunakannya dana tersebut sesuai peruntukan.

 

Lebih memprihatinkan, insentif untuk imam, khatib, bilal, qorin, dan rabiah yang tercatat sebesar Rp 34 juta per tahun, juga dilaporkan tidak pernah diterima. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan tokoh agama dan masyarakat, karena dana tersebut seharusnya mendukung kegiatan keagamaan secara berkelanjutan.

 

Masyarakat berharap agar laporan ini ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum. Mereka juga meminta agar dilakukan audit menyeluruh oleh lembaga independen guna memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

 

BACA JUGA:Jejak Pelabuhan Tapak Padri Bengkulu: Sejarah Pelabuhan Tertua yang Kini Tinggal Kenangan

BACA JUGA:Dikunjungi Kapolda, Dapur MBG Lebong Disegel! Ketua Dapur Diamankan

"Dana Desa adalah hak masyarakat. Kami tidak ingin dana ini dijadikan ladang kepentingan pribadi. Ini harus dikawal agar pembangunan berjalan adil dan jujur," pungkasnya.(ctr)

Sumber: