Masalah Perusahaan Tambak Udang di Seluma, Zetman: Kuasai Lahan Tanpa HGU, Itu Jelas Mereka Akui
Tambak Udang milik PT MTS--
Sementara itu, Panja PAD DPRD Seluma saat berkunjung banyak sekali temuan didapatkan bahkan pengakuan dari manajer produksi PT MTS, Ketut juga membenarkan bahwa tak memiliki HGU.
Bahkan saat pemanggilan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pihak tambak udang tak seorangpun yang hadir. Dengan hal tersebut juga membuat anggota Panja PAD DPRD Seluma, geram.
Zetman Ketua Panja PAD DPRD Seluma menegaskan pihaknya sama sekali tak pernah halangi pihak perusahaan di Kabupaten Seluma apalagi halang-halangi investor. Akan tetapi ia menjelaskan bahwa setiap perusahaan di Kabupaten Seluma tertib aturan dan juga berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Seluma.
" Kami DPRD Seluma saja diacuhkan apalagi masyarakat, kami terbentuknya Panja PAD DPRD Seluma secara resmi bahkan diparipurnakan. PT MTS ini sungguh luar biasa. Kami juga tak ingin tahu keuntungan perusahaan tersebut yang kami inginkan semua perusahaan tertib aturan dan berkontribusi terhadap daerah, kita tahu bahwa PAD seluma yang minim, indikasi kebocoran PAD sangat kuat" sampainya.
Lanjut Zetman, bahwa Panja PAD DPRD Seluma sudah berkomunikasi kepada Bupati Seluma Teddy Rahman SE MM terkait permasalahan tersebut. Zetman juga mengharapkan seperti Bapenda, DPMPTSP serta instansi terkait lainnya dapat bekerja sama dalam meningkatkan PAD Kabupaten Seluma.
" Tak pernah ingin halangi investor dan investasi di Seluma, tapi setidaknya mereka (perusahaan) jangan hanya mengambil sumber daya alam Seluma dan kekayaan alam Seluma saja tapi berikan dampak terbaik juga untuk Seluma. Yang jelas tanpa kecuali perusahaan yang nakal dan tak tertib aturan kita kejar terus" lanjutnya.
Polemik mengenai PT MTS di Kabupaten Seluma mencerminkan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di suatu daerah. Perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi daerah dan masyarakat sekitar. DPRD dan pemerintah daerah perlu terus mengawal dan memastikan bahwa setiap perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku demi kesejahteraan bersama.
Sumber:
- Share:
