Gedungnya Digeledah KPK Malam-malam, Ketua DPRD DKI.

 

 

JAKARTA – radarselumaonline,  Ternyata malam kemarin Selasa, 17 Januari 2023, Gedung DPRD DKI Jakarta digeledah KPK. Penggeledahan ini terkait pengusutan dugaan korupsi di pengadaan tanah du Pulo Gebang.

 

 

 Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan membenarkan adanya pengeledahan tersebut. Dia menyebutkan penyidik KPK tengah mengumpulkan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur

 

BACA JUGA:Kurang Tenaga, 6 Rumbel Diasuh Seorang Guru ASN..

 

"Iya memang benar ada kegiatan penggeledahan di Gedung DPRD DKI, terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang. Soal materi selanjutnya itu nanti saja," ujar Ali.

 

 

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ketika dihubungi wartawan, pasrah saja terhadap penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut.

 

BACA JUGA:Angka Bunuh Diri Tinggi, PKS Seluma Usul Ini

 

Dikatakannya, DPRD DKI terbuka terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan. Gedung DPRD DKI Jakarta digeledah pada Selasa (17/1) malam, untuk pengumpulan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

 

 

 "Iya kita serahkan ke KPK. Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK untuk mengungkap adanya kasus dugaan korupsi ," ucap Pras melalui keterangan tertulis, Selasa malam.

 

 

Namun Ketua DPRD DKI ini, mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan yang dilakukan tim KPK dalam perkara apa. Serta apakah ada yang disita dan dibawa.

 

Meski demikian, dia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum. Serta tidak ada aksi untuk menghalang-halangi proses tersebut.

 "Selama ini juga kan semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan,” ucap dia.

 

BACA JUGA:Sekda Peringatkan Honorer, Malas Langsung Diganti..

 

Soal pelaksanan anggaran, itu sudah kewenangan Pemda KI.

“DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," tambah dia.(**)

 

 

Sumber: