Fraksi PPP Seluma Terbelah Soal Ketidakhadiran di Paripurna RAPBD 2026, Ketua DPRD Bantah Ada Penolakan

PEMATANG AUR – Polemik mewarnai internal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Seluma setelah lima anggotanya tidak menghadiri rapat Paripurna Pandangan Akhir terhadap RAPBD Seluma Tahun Anggaran 2026 pada Jumat (28/11). Ketidakhadiran serentak tersebut memunculkan isu bahwa Fraksi PPP menolak RAPBD 2026.

Namun kabar itu langsung dibantah Ketua DPRD Seluma, April Yones, yang juga berasal dari PPP. Ia menegaskan ketidakhadiran lima anggota fraksi bukan bentuk penolakan, tetapi murni karena halangan pribadi dan situasional.

“Teman-teman yang tidak hadir bukan karena menolak APBD 2026. Tiga orang sakit, satu sedang keluar daerah, dan satu lagi tidak bisa keluar desa karena akses jalan rusak,” ujar April Yones.

Lanjutnya, Fraksi PPP tetap menyatakan persetujuan terhadap pengesahan APBD 2026. Meski lima anggota tidak hadir, sikap resmi fraksi telah ia bacakan sendiri dalam rapat.

BACA JUGA:Aktor Gary Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan, Ini Kronologinya

BACA JUGA:166 Orang Meninggal di Bencana Sumut,143 masih Hilang dan Ribuan Pengungsi

“Tidak ada masalah apa pun di internal fraksi. Saya sudah membacakan pandangan fraksi dan menyatakan persetujuan. Ketidakhadiran mereka tidak mengurangi keputusan fraksi,” jelasnya.

Pernyataan Berbeda dari Ketua Fraksi PPP, Berbanding terbalik dengan pernyataan Ketua DPRD, Ketua Fraksi PPP Suhandi justru memberikan penjelasan berbeda. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran lima anggota PPP adalah sikap politik yang telah disepakati bersama.

“Kami berlima kompak tidak hadir. Ini bentuk protes keras terhadap RAPBD 2026 yang timpang dan tidak adil antar wilayah. Ada daerah yang dapat porsi besar, sementara wilayah lain hampir tidak tersentuh,” ungkap Suhandi, Sabtu (29/11).

Ia menegaskan bahwa fraksinya tidak ingin hanya hadir sebagai pelengkap rapat tanpa adanya perubahan substansial dalam distribusi anggaran.

“Kami bukan pelengkap rapat. Kalau aspirasi masyarakat tidak dihargai, kami harus tegas. Rakyat memilih kami untuk memperjuangkan keadilan, bukan ikut arus,” lanjutnya.

Menurut Suhandi, APBD adalah instrumen pembangunan yang seharusnya mencerminkan pemerataan antar kecamatan.

“Seluma ini bukan hanya satu kawasan. APBD harus hadir untuk seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Itulah sikap kami,” tegasnya.

Seluruh Anggota Fraksi Mendukung Sikap Protes, Wakil Ketua Fraksi PPP, Pasrul Hamidi, menguatkan pernyataan Suhandi. Dijelaskannga kritik terhadap RAPBD 2026 telah mereka sampaikan sejak awal pembahasan, namun tidak mendapat respons yang memadai dari pemerintah daerah.

“Sejak pembahasan KUA–PPAS, kami sudah menyampaikan catatan kritis. Tapi sampai finalisasi, aspirasi terutama dari wilayah Lubuk Sandi dan Dapil IV tetap tidak terakomodir. Maka wajar bila kami tidak memberikan persetujuan,” ujar Pasrul.

Ia menekankan bahwa langkah walk out tersebut bukan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi untuk memperjuangkan harapan masyarakat terkait pemerataan pembangunan.

“Kami tetap berdiri bersama rakyat. Jika anggaran tidak adil, kami wajib menolak. Itu tanggung jawab kami sebagai wakil masyarakat Kabupaten Seluma,” tutupnya. (ndo)

Sumber: