Implementasi Deforestation and Conversion-Free (DCF), Dalam Pengelolaan Komoditas di Indonesia

WWF--
“Menyeimbangkan antara program pembangunan dan mempertahankan kawasan penting adalah tantangan besar bagi kami. Karena itulah, pemetaan HCV dan HCS terintegrasi pada skala lanskap menjadi sangat berarti. Sebab, upaya ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan penting untuk konservasi. Upaya ini juga memandu keputusan penggunaan lahan yang mendorong keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan pembangunan, terutama pada usaha-usaha berbasis lahan,” papar Arif Setya Budi, Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
BACA JUGA:800 Lebih Honorer PTT Nakes Di Seluma Tandatangani Kontrak Baru, Gajinya Segini!
BACA JUGA:CPPPK dan CPNS di Seluma Segera Dilantik, DPRD Tetap Ingin Usut yang Diduga TMS
Dalam sektor perkebunan, WWF-Indonesia mendukung pengembangan model kelapa sawit berkelanjutan melalui pendampingan dan pelatihan kepada petani. Melalui inisiatif ini, dua kelompok tani Kabupaten Sintang berhasil mendapatkan sertifikasi RSPO melalui KUD Harapan Jaya dan Koperasi Rimba Harapan. Saat ini, tercatat sebanyak 458 petani menjadi terhimpun dalam Koperasi Rimba Harapan. Mereka mengelola 1.033,22 hektare lahan kelapa sawit dengan kapasitas produksi 19.764 ton Tandan Buah Segar (TBS) per tahun.
Kedua koperasi yang didampingi oleh WWF-Indonesia telah menggunakan aplikasi HAMURNI terkait pencatatan informasi rantai pasok, legalitas, dan geolokasi yang selaras dengan prinsip serta kriteria RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Aplikasi yang dikembangkan oleh WWF-Indonesia mampu melacak TBS hingga diterima oleh pabrik untuk diolah menjadi minyak kelapa sawit mentah (CPO). HAMURNI turut membantu petani dalam pencatatan setiap transaksi penjualan secara digital. Dengan demikian, petani dan pelaku usaha dapat memastikan seluruh proses produksi terdokumentasi dengan baik dan transparan.
Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil telah mampu menghasilkan solusi yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi lingkungan tanpa meninggalkan kesejahteraan masyarakat. “Di masa depan, kami mengharapkan seluruh program berkelanjutan dapat diimplementasikan secara optimal melalui dukungan kuat dan koordinasi efektif antar pemangku kepentingan,” pungkas Irfan Bakhtiar.
Sumber: