Sekolah di Jawa Barat yang Tahan Ijazah Siswa, Diminta Kembalikan, KDM : Tak Ada Untungnya Sekolah Tahan

 

 

JAWABARAT, Radarseluma.Disway.id - Gubernur Terpilih Jawa Barat (Jabar) Dedy Mulyadi atau Kang Dedy Mulyadi (KDM) meminta seluruh sekolah di Jawa Barat. Baik itu swasta maupun negeri dan di bawah Kementrian agama. Untuk tidak menahan ijazah para siswa. Bagi sekolah yang masih menahaan ijazah para siswa, KDM meminta agar dikembalikan. 

BACA JUGA:Tak Hanya Larang Study Tour di Sekolah, KDM Gubernur Jabar Terpilih Tolak Mobnas dan Pakdin

BACA JUGA:Toyota Innova Zenix HEV Lebih Berkelas dari Innova Reborn, Tapi Desain Gagal Tampil Memukau?

''Tidak ada gunannya menahanan Ijazah siswa. Kalau ditahan, apa menambah pemasukan bagi sekolah. Malah siswanya tidak bisa mencari kerja. Kalau dia mendapat Ijazah, dia bisa mencari kerja dan mendapat uang. Kemudian membayar tunggakannya di sekolah,''tegas KDM.

Selain itu, KDM menegaskan jika Pemprov Jabar tiaptahun memberi bantuan ke sekolah-sekolah.Dikatakan KDM bantuan itu besar, bahkan sampai 600 miliar/tahun.''Nanti sekolah yang tidak mau mengembalikan ijazah, makaakan kita tinjau ulang bantuannya. Kedepannya, bantuan ini juga akankita kaji ulang penyalurannya,''tegasnya.

 

Sebelumnya, KDM begitu dia biasa disapa bahkan melakukan efisiensi sangat detai. Dan dimulai dari dirinya.

Saat melakukan pertemuan dengan pejabat Provinsi Jawa Barat, KDM, menegaskan menolak mobildinas yang akan dibelikan Pemprov kepadanya usai dilantik. 

Dengan tegas KDM menyatakan jika dirinya sudha punya mobil dan masih sangat layak dipakai. Sehingga KDM meminta agar anggaran pembelian mobil dinas dialihkan untuk kegiatan pembangunan.

BACA JUGA:HKFindLawyer.com Luncurkan Glosarium Komprehensif untuk Pelanggaran Pidana di Hong Kong

''Saya ada mobil dan masih layak dipakai. Jadi itu saja,''tegasnya.

Tidak hanya itu, anggaran pakaian dinas (Pakdin) juga dia tolak. ''Tidak usah dianggarakan. Pakaian dinas saya buat sendri. Saya masih banyak juga pakaian. Masa pakaian dinas juga harus dianggarakan. Anda sebagai pejabat diberikan tunjuangan puluhan juta, masa tidakmampu membeli pakaian dinas. Harus dibelikan juga oleh pemerintah. Anggarannya alihkan,''tandasnya.

Sumber: