Tim Helmi-Mian Ingatkan KPU, Ada Potensi Kerugian Negara 350 M Jika Tak Patuh Putusan MK

Tim Advokasi yang terdiri dari Agustam Rachman, S.H., MAPS. Helmi Suanda, SH, Sugiarto, SH, MH, Aprinaldi, SH, Ralamdene Tampubolon, SH dan Melki Agustian, SH.

memberikan peringatan keras terhadap  Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

 

Sehubungan dengan pendaftaran  Rohidin Mersyah ke KPU Provinsi Bengkulu sebagai Bakal Calon Gubernur Bengkulu periode 2A25-2A30,

 Sebagai Tim advokasi Hukum Helmi-Mian, 

 

BACA JUGA:Dari Rumah Tua Hingga Rumah Sakit Jiwa: Inilah 9 Lokasi Horor yang Bikin Bulu Kuduk Merinding!

BACA JUGA:5 Latar Sekolah Paling Mengerikan di Game Horor! Apakah Salah-Satunya Sudah Anda Lihat?

menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

 

 Bahwa status hukum  Rohidin Mersyah,  sama dengan status hukum Sdr. Edi Damansyah Bupati Kutai Kartanegara yang mengajukan pengujian frasa 'Menjabat' pada pasal 7 Ayat (2) hurup n UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang ke Mahkamah Konstitusi.

 

Ditegaskannya,   Edi Damansyah memohon kepada Mahkamah

Konstitusi agar masa jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama (2016-2021) selama 10 bulan 3 hari tidak dihitung sebagai masa jabatan yang telah dijalani.

 

Sumber: