Mengurai Penilaian Kesesuaian ISPO dengan EUDR

 

Jakarta, Radar Seluma.Disway,Id, – Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) telah menjadi topik diskusi dan analisis yang signifikan, terutama dalam implikasinya terhadap industri kelapa sawit di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyatakan posisinya terhadap EUDR, menekankan pentingnya sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai komponen penting dari strategi yang lebih luas, termasuk Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Sistem sertifikasi ISPO memainkan peran penting dalam upaya Pemerintah Indonesia untuk mempromosikan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dan memastikan bahwa industri ini sejalan dengan standar lingkungan dan sosial.

 

Kesesuaian antara ISPO dengan EUDR adalah langkah penting dalam memastikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia dapat tetap bersaing di pasar global yang semakin memperhatikan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Penyesuaian ini terkait erat dengan isu deforestasi yang selalu beriringan dengan pertumbuhan industri kelapa sawit.

BACA JUGA:Liburan Akhir Tahun #DiIndonesiaAja, Pasti Seru! SUPER AIR JET Buka Rute Baru

BACA JUGA:Lamborghini Aventador SVJ Super Sport, Kemewahan dan Teknologi Hibrida yang Mengagumkan

 

 

Posisi Pemerintah Indonesia pada EUDR

 

Posisi pemerintah Indonesia terhadap kebijakan deforestasi Uni Eropa adalah “Not comply”. Hal ini sesuai dengan hasil FGD bersama INDEF pada 26 Oktober 2023. Kalimat tersebut berangkat dari pernyataan yang diungkapkan oleh perwakilan divisi Amerop Kementerian Luar Negeri Indonesia, Emilia H Elisa “Terkait posisi pemerintah mengenai EUDR, sampai saat ini kita tidak dalam posisi untuk comply”. Alasan penolakan utamanya adalah karena kebijakan EUDR dianggap sebagai keputusan yang dihasilkan secara internal oleh Uni Eropa tanpa melibatkan secara formal negara-negara produsen, termasuk Indonesia. Menyambut sikap pemerintah tersebut, GAPKI sebagai asosiasi pengusaha minyak sawit mengikuti posisi yang diambil pemerintah “GAPKI mengikuti posisi pemerintah, kalau pemerintah menolak, GAPKI juga menolak” ungkap Azis Hidayat, Ketua Bidang Perkebunan GAPKI.

Selain itu, pada Evening Up CNBC Indonesia 24 November, Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, menyatakan “Saya kira posisi pemerintah tentu saja harus dihormati, mengingat beragam gagasan atau proposal EU terhadap sawit kita cenderung merugikan dan ini saya kira sebagai sikap tegas pemerintah”.

 

 BACA JUGA:Simak, Ini Untungnya Liburan ke Luar Negeri dari Makassar! Cek Harga di Lion Air

Sumber: