Mengurai Penilaian Kesesuaian ISPO dengan EUDR

Untuk Pemerintah Indonesia: Emilia H Elisa, perwakilan divisi Amerop Kementerian Luar Negeri Indonesia merekomendasikan bahwa “harus ada dukungan dari atas untuk mengatasi dan memperkuat kedudukan RAN KSB”. Penguatan kebijakan tersebut mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait implementasi ISPO. Selain dukungan kebijakan, metodologi yang digunakan juga harus cepat ditetapkan, seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad “kita harus putuskan metodologi tracebility yang sesuai dengan kondisi di Indonesia”. Tauhid juga menambahkan bahwa meski posisi Indonesia menolak EUDR, kita harus tetap menyiapkan dan melakukan percepatan perbaikan ISPO. Dr. Sc. Agr. Sunny W.H. Reetz - Executive Director of YEIBHI menyampaikan alternatif lain bagi Indonesia terkait hal ini. Beliau menyatakan bahwa “hilirisasi mampu menyelamatkan kita”. hilirisasi industri sawit mampu dijadikan sebagai alternatif dalam mengurangi dampak negatif EUDR. Terlebih rencana tersebut sudah mulai dilakukan oleh Bappenas, seperti yang dikatakan oleh Aldo Manullang, sebagai perwakilan Bappenas, bahwa “Bappenas berperan dalam menyusun RPJMN dan memasukan hilirisasi sawit sebagai prioritas”.

 

Untuk Joint Task Force: JTF memiliki peran penting dalam menyelesaikan ketidaksesuaian kebijakan EUDR bagi para negara produsen. Emilia H Elisa, perwakilan divisi Amerop Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan “Joint Task Force menjadi platform krusial bagi karena menjadi platform bagi Pemerintah Indonesia untuk meminta mutual recognition”. Beliau menambahkan “kami berharap poin poin penting yang ada pada ISPO untuk dibawa ke JTF, khususnya pada komoditas kelapa sawit”.

 

BACA JUGA:Masih Ada Masyarakat Kekeringan di Seluma, Ini kata Wakil Bupati Seluma!

Untuk Komisi Eropa: Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diwakilkan oleh Emilia H Elisa berharap Komisi Eropa bisa mempertimbangkan dan menyelaraskan sertifikasi yang telah ada, seperti ISPO “Kemenlu berharap poin poin penting yang ada pada ISPO untuk dibawa ke JTF, kemudian EU bisa menyelaraskan dengan EUDR” Beliau menambahkan pernyataan bahwa “Komisi Eropa harus melibatkan para negara produsen sawit dalam kebijakan”. Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad menyoroti terkait implementasi kebijakan EUDR yang tergolong cepat “EU harus mengerti mengenai problem yang dihadapi oleh negara produsen sehingga cutoff date bisa dibicarakan ulang karena ini terlalu mepet, agar kita juga bisa melakukan proses sertifikasi yang lebih masif”. Solusi lain yang bisa dilakukan oleh EU adalah dengan menerapkan inception phase “memberlakukan inception phase, yaitu fase untuk belajar” ujar Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, Agus Purnomo.

Sumber: