Tugas Dinsos Kabupaten untuk Pemerataan Penerimaan Bansos

Dinsos kabupaten juga harus membuka saluran pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun digital. Pengaduan bisa berupa laporan tidak menerima bansos, ketidakadilan dalam distribusi, atau dugaan manipulasi data. Tindak lanjut atas pengaduan ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga keadilan distribusi bansos.

 

6. Mendorong Pembaruan Data Berkala

Data sosial masyarakat bersifat dinamis. Oleh karena itu, Dinsos kabupaten perlu mendorong pembaruan data secara berkala minimal setiap 6 bulan agar kebijakan bantuan sosial selalu sesuai dengan kondisi terkini masyarakat.

 

7. Melibatkan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Sosial

Pemerataan bansos juga dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat sipil, LSM, dan tokoh masyarakat dalam proses validasi dan pengawasan. Ini mencegah adanya praktik nepotisme dan memastikan transparansi dalam pendistribusian bantuan.

 

BACA JUGA:Seberapa Penting Pembaruan Data Penerima Bantuan Sosial? Ini Penjelasan Resmi dari Kemensos

BACA JUGA:Anggaran Triliunan, Kepala BGN Beber Seluruh Struktural Belum Terima Gaji

Meskipun memiliki tugas penting, Dinsos kabupaten juga menghadapi sejumlah kendala:

Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Tidak semua kabupaten memiliki personel yang cukup untuk melakukan pendataan secara menyeluruh.

Ketidaksesuaian Data DTKS: Banyak kasus di mana data penerima tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Tekanan Politik Lokal: Ada tekanan dari oknum tertentu yang ingin memasukkan pihak yang tidak layak menerima bantuan.

Minimnya Literasi Digital: Di beberapa daerah, sistem online seperti aplikasi cek bansos tidak dapat diakses oleh warga karena keterbatasan internet.

Sumber: