Namun di sisi lain, dirinya juga mengakui bahwa dengan hanya mendapatkan DAK sebesar Rp 6,2 miliar, maka pembangunan fisik di Kabupaten Seluma tahun depan akan sangat terbatas. Sebab, hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mendapatkan alokasi DAK dari pemerintah pusat.
"Efisiensi anggaran dipastikan masih terjadi pada tahun 2026. Dengan hanya Rp 6,2 miliar DAK yang diterima, otomatis banyak rencana pembangunan fisik di OPD lain tidak bisa direalisasikan," ujarnya.
--
Deddy juga menegaskan, Pemkab Seluma akan berupaya mencari alternatif pembiayaan pembangunan melalui sumber lain. Seperti Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil, hingga potensi kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah provinsi. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar program prioritas daerah tetap berjalan meskipun kondisi fiskal terbatas.
"Kami berharap pemerintah pusat bisa meninjau kembali besaran alokasi DAK untuk Kabupaten Seluma di tahun-tahun mendatang. Banyak kebutuhan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang belum bisa terlaksana karena minimnya dukungan anggaran," pungkasnya.
BACA JUGA:Keteladanan Rasulullah SAW dalam Menghormati Pendapat Sahabat: Cermin Kepemimpinan yang Bijaksana
BACA JUGA:Rasulullah SAW dan Teladan Abadi Persaudaraan Tanpa Batas dalam Islam
Dengan fokus pada pembangunan fasilitas PICU dan NICU ini, Pemkab Seluma berharap RSUD Tais dapat menjadi rumah sakit rujukan regional yang lebih lengkap dan modern dalam pelayanan kesehatan anak serta bayi baru lahir. Meski di tengah keterbatasan anggaran, langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Seluma secara berkelanjutan.(Tri/adventorial)