BACA JUGA:Akses KCJB Karawang Ditargetkan Rampung NATARU 2025
Sugeng juga menambahkan, jika jumlah perwakilan yang akan berangkat cukup banyak. Maka disarankan menggunakan jalur darat guna menekan biaya.
"Yang penting ada perwakilan yang bisa menyampaikan aspirasi langsung ke Kemenpan-RB, agar ada kepastian dan kejelasan," katanya.
Sebelumnya, pada Jumat (12/9), sejumlah perwakilan honorer yang telah mengabdi belasan tahun kembali mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Seluma usai rapat paripurna. Mereka mengeluhkan nasib mereka yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan terkait kelanjutan seleksi PPPK Tahap II yang tertunda.
"Kami sudah puluhan tahun mengabdi, tapi sampai sekarang nasib kami tidak jelas. Bahkan, seleksi PPPK Tahap II yang seharusnya menjadi harapan kami justru terkesan ditunda tanpa kepastian," terang Parman salah satu calon PPPK.
Para honorer berharap agar Pemkab Seluma membuka kembali seleksi PPPK Tahap II dan memberi ruang bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Meskipun sebagian dari mereka belum terdata dalam database BKN.
Diketahui, jumlah tenaga honorer yang menanti pengangkatan melalui seleksi PPPK Tahap II di Kabupaten Seluma mencapai ribuan orang. Namun, sebagian besar dari mereka belum masuk dalam data resmi pemerintah pusat. Sehingga tidak memenuhi syarat administratif untuk mengikuti seleksi.
Situasi ini membuat para honorer berinisiatif melakukan langkah proaktif, termasuk merencanakan pertemuan langsung dengan Kemenpan-RB. Sayangnya. Upaya ini kini tersendat karena isu yang berkembang di masyarakat terkait iuran yang dianggap tidak sesuai prosedur.
BACA JUGA:Foton Fokus ke Kendaraan Niaga Listrik, Luncurkan 4 Model yang Berkelas