SELUMA, Radarseluma.Disway.id - Harapan para calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Kabupaten Seluma untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta terancam gagal. Ini menyusul munculnya tuduhan bahwa iuran sukarela yang dikumpulkan untuk membiayai keberangkatan tersebut merupakan Pungutan Liar (Pungli).
BACA JUGA: Anggota DPRD Seluma yang Jarang Hadir, Berpotensi Diusulkan PAW
BACA JUGA:Toyota Hilux Mobil Desain Canggih dan Mewah dengan Mesin Bertenaga serta Fitur Keamanan Lengkap
Padahal, menurut keterangan salah satu calon PPPK Tahap II, Andika mengatakan, jika iuran tersebut bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Termasuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma.
"Iuran itu murni bentuk solidaritas kami. Tidak ada paksaan. Saya sendiri yang menyampaikan di grup WhatsApp, saya tawarkan Rp 50 ribu bagi yang mampu. Yang tidak bisa memberi pun tidak masalah, asalkan bisa menyerahkan data honorer yang valid untuk kami bawa ke Kemenpan-RB," sampai Andika.
Dirinya juga menjelaskan, ide untuk menemui langsung Kemenpan-RB muncul setelah melihat contoh sukses dari rombongan honorer dari Kabupaten Gorontalo yang melakukan hal serupa dan akhirnya diakomodir oleh pemerintah pusat. Dirinya juga menegaskan, tidak ada keterlibatan DPRD dalam pengumpulan dana tersebut. Melainkan murni inisiatif para honorer.
Sementara itu, Ketua DPRD Seluma, April Yones dan bersama Wakil Ketua II, Sugeng Zonrio menyatakan, dukungan moril terhadap rencana keberangkatan tersebut. Namun, keduanya menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki alokasi anggaran untuk memfasilitasi perjalanan para honorer ke Jakarta.
"Kami tentu mendukung perjuangan ini. Tapi karena anggaran DPRD terbatas, kami hanya bisa menyarankan agar para honorer yang ingin berangkat bisa iuran sendiri. Seperti yang dilakukan honorer di daerah lain. Kami siap mendampingi," ujar Sugeng.