SELUMA - Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, menghadapi sejumlah tantangan serius pada tahun 2025. Tiga isu utama yang mencuat adalah dugaan keberadaan honorer siluman, beban utang pemerintah daerah yang signifikan, dan kekosongan posisi Ketua DPRD. Ketiga masalah ini tidak hanya menghambat kinerja pemerintahan, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
1. Dugaan Honorer Siluman dalam Seleksi PPPK
Isu honorer siluman mencuat setelah ditemukan indikasi bahwa sejumlah individu yang tidak memenuhi syarat berhasil lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Beberapa di antaranya diketahui memiliki hubungan keluarga dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan transparansi dalam proses seleksi.
Anggota DPRD Seluma, Febrinanda Putra Pratama, menerima surat kaleng yang mengungkapkan adanya tiga nama tenaga honorer yang belum bekerja selama dua tahun berturut-turut di lingkungan Pemkab Seluma namun berhasil lolos seleksi PPPK. Menurut aturan, pelamar PPPK harus merupakan tenaga honorer yang telah aktif bekerja minimal dua tahun terakhir secara terus-menerus di lingkungan Pemkab Seluma.
Menanggapi hal ini, Sekretaris BKPSDM Seluma, Elma Juwita, menyatakan bahwa sebanyak 179 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) guru honorer dibatalkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam seleksi PPPK tahap 2, menyisakan sekitar 200 guru honorer yang memenuhi syarat.
BACA JUGA:Diseluma DPRD Tanpa Ketua. Apakah Kabupaten Seluma Akan Buat Sejarah Tanpa Ketua DPRD?
BACA JUGA:Operasi Pekat Nala 2025, Polres Fokus Kelangkaan BBM
2. Beban Utang Pemerintah Daerah