Pemerintah Kabupaten Seluma menghadapi beban utang yang signifikan, mencapai Rp 100 miliar. Utang ini mencakup pembayaran kepada kontraktor, tunggakan iuran BPJS, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayarkan. Sebagian besar utang ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya.
Waktu itu, Bupati Seluma, Teddy Rahman, menyatakan bahwa utang tersebut disebabkan oleh kelalaian dalam pengelolaan anggaran. Meskipun anggaran untuk pembayaran honor tenaga kesehatan dan guru telah tersedia pada tahun 2024, dana tersebut digunakan untuk kepentingan lain yang tidak dijelaskan secara rinci. Selain itu, keterlambatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Bengkulu turut memperparah situasi keuangan daerah.
Sebelumnya,Untuk mengatasi masalah ini, Bupati Seluma berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mencari solusi terbaik. Salah satu langkah yang diambil adalah menggunakan dana dari cukai rokok untuk membayar tunggakan iuran BPJS sebesar Rp 2,5 miliar.
Data diatas sekedar rangkuman, kemungkinan juga data telah berubah.
3. Kekosongan Posisi Ketua DPRD Seluma
Hingga pertengahan tahun 2025, posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma masih kosong. Kekosongan ini menghambat proses legislasi dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif.
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Seluma, Samsul Aswajar, menyatakan bahwa belanja pegawai Kabupaten Seluma pada tahun 2025 telah melampaui batas maksimal 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencapai 38%. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari lembaga legislatif.
Ketiadaan Ketua DPRD juga berdampak pada lambatnya pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan tahun 2025, yang sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan keuangan daerah.
Tiga masalah utama yang dihadapi Kabupaten Seluma pada tahun 2025—dugaan honorer siluman, beban utang pemerintah daerah, dan kekosongan posisi Ketua DPRD—menunjukkan perlunya reformasi dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Seluma.