Belajar dari Masalah di Seluma. Apakah Akan Libatkan Dukun Atau Konsultan Internasional?

 

SELUMA – Jika ada daerah yang pantas mendapat penghargaan sebagai “Kabupaten Terbanyak Masalah”, maka Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu layak masuk nominasi, bahkan mungkin bisa menang mutlak tanpa debat. Sebuah kabupaten yang tidak hanya kaya akan potensi alam, tetapi juga kaya akan deretan drama pemerintahan yang tak kunjung tamat.

Kabupaten ini tampaknya sedang menerapkan sistem “Pay Later” versi Pemda. Hutang kepada kontraktor tahun 2024 kabarnya mencapai puluhan miliar. Kalau ini strategi pembangunan berbasis utang, maka Seluma sedang mempraktikkan teori ekonomi ekstrem: bangun dulu, bayar nanti—entah kapan, entah siapa yang bayar. Kalau info sih menunggu DBH dari Provinsi Bengkulu cair, pertanyaannya kapankah itu?

Tak hanya itu, Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) juga ikutan jadi korban. Dikabarkan sebelumnya hutangnya menggantung entah ke mana, sementara rakyat hanya bisa menggantungkan harapan. Menurut info terbaru katanya sudah dibayarkan.

Obat-obatan di RSUD Tais pun masuk daftar “barang langka”, mirip seperti mencari sinyal di tengah hutan. Pasien harus bersabar, sebab mungkin obatnya juga ikut antre cair seperti dana proyek. Infonya juga sudah dibayarkan.

Desa: Kerja Bakti Nasional

Sungguh luar biasa dedikasi para kepala desa dan perangkatnya. Tanpa gaji selama 5 bulan, mereka tetap setia bekerja. Ini baru namanya pengabdian tanpa pamrih—atau lebih tepatnya pengabdian karena terpaksa. Bisa jadi, Kabupaten Seluma sedang menguji teori: “Bekerja adalah ibadah, jadi tak perlu digaji.”

BBM Krisis: Jalan Kaki Demi Negeri

Krisis BBM baru-baru ini turut menambah koleksi prestasi Seluma. Masyarakat kembali pada tradisi lama: berjalan kaki. Kalau sebelumnya ada slogan “hemat energi demi bumi”, kini Seluma tampil di garda depan, mempraktikkannya secara nyata—karena memang tidak ada pilihan.

PPPK Siluman: Transformasi Ala Naruto

Belum reda isu soal anggaran dan gaji, publik dikejutkan oleh kemunculan PPPK misterius. Ibarat ninja siluman, para honorer ini tiba-tiba mendapat SK PPPK tanpa banyak yang tahu asal-usulnya. Pemeriksaan sedang berlangsung, tapi sebagian masyarakat menduga ini adalah bagian dari program "Transformasi Cepat Tenaga Kerja Tidak Terlihat Menjadi Pegawai Negara."

DPRD: Dilantik Tanpa Ketua, Tapi Tetap Ceria

Setahun sudah DPRD Seluma periode 2024–2029 dilantik, tapi jabatan ketua DPRD masih misterius. Mungkin ini cara baru berdemokrasi: “tanpa pemimpin, kita setara.” Atau mungkin konsep "musyawarah tanpa arah". Sungguh sebuah terobosan tata kelola legislatif yang patut dipelajari kampus-kampus ilmu pemerintahan.

Bupati Baru, Harapan Baru (Tapi Bebannya Berat Sekali)

Di tengah segala keanehan dan ujian hidup ini, Bupati Teddy Rahman SE MM tampak berusaha keras memperbaiki keadaan. Ia mulai dari pembenahan sistem keuangan daerah, kedisiplinan ASN, dan berbagai lini lainnya. Kita doakan saja beliau tidak ikut stres dalam proses ini. Sebab tugas beliau lebih rumit dari skripsi mahasiswa abadi.

Melihat kompleksitas masalah Seluma, barangkali sudah saatnya melibatkan dua pihak: dukun lokal untuk urusan supranatural dan konsultan internasional untuk urusan administratif. Syukur-syukur bisa kolaborasi. Mungkin hanya itulah jalan keluar bagi kabupaten ini.

Tulisan ini bukan untuk menyudutkan siapa pun. Jika terasa panas, mungkin karena apinya memang ada. Kabupaten Seluma punya potensi besar. Namun potensi akan tetap jadi mimpi jika terus dikubur di bawah timbunan utang dan kisruh birokrasi.

Selamat bekerja, Bupati dan jajarannya. Selamat menanti gaji, Kades dan perangkat. Semoga tak terjadi lagi permasalahan obat. Dan selamat menikmati pertunjukan demokrasi tanpa ketua, wahai DPRD.

Karena di Seluma, kenyataan kadang lebih lucu daripada komedi.

 

Sumber: