Pembukaan Tambang Emas di Ulu Talo Seluma Terus Ditolak, Lebih Banyak Mudaratnya

Pembukaan Tambang Emas di Ulu Talo Seluma Terus  Ditolak, Lebih Banyak Mudaratnya

Kawasan hutan bisa rusak--

 

Seluma, Radarseluma.disway.id - Rencana pengoperasian tambang emas di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu hingga saat ini terus memantik penolakan dari masyarakat. Meski proses perizinan tinggal menunggu satu tahap akhir, yakni Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang kini berada di meja Gubernur Bengkulu. Masyarakat menilai pemerintah seolah menutup mata terhadap gelombang penolakan yang terus membesar.

 

BACA JUGA:Toyota Innova Zenix Mobil Terbaru dari Toyota Desain Lebih Tinggi dan Gagah Memikat Para Kecinta Otomotif

BACA JUGA:Toyota Avanza: Mobil Paling Laris di Indonesia, Desain Canggih dan Harga Terjangkau Menjadi Pilihan Utama

Tambang emas yang kabarnya akan dikelola oleh PT Energy Swadaya Dinamika Muda (ESDM) ini dinilai membawa lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. Masyarakat, aktivis lingkungan, hingga organisasi pecinta alam menyuarakan kekhawatiran atas ancaman ekologis dan sosial yang bisa muncul jika aktivitas tambang benar-benar berjalan.

 

Seperti yang disampaikan oleh Deni Kurniawan selaku aktivis hutan dari Kecamatan Ulu Talo mengatakan, jika kondisi hutan di wilayah Kabupaten Seluma pada saat ini sudah sangat memprihatinkan. Akibat ekspansi perkebunan dan kehadiran tambang emas hanya akan memperburuk keadaan.

 

"Kami sangat menolak kehadiran tambang tersebut. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keberlangsungan hidup tumbuhan, hewan dan manusia. Ancaman bencana seperti banjir, longsor dan pencemaran air sangat nyata," sampai Deni kepada Radar Seluma.

 

BACA JUGA:Kantor Bupati Seluma Kembali akan Didemo,Masalah ADD..Imam, Khatib, Bilal dan Gharim Direncanakan Ikut

Deni juga mengkritik keras sikap pemerintah yang menurutnya cenderung bungkam dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada aspirasi masyarakat. Dirinya menuding adanya indikasi permainan politik atau kepentingan tertentu di balik diamnya pemerintah mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

 

Sumber:

Berita Terkait