Perancangan Zona Integritas oleh Bupati dan OPD untuk Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih

 

 

BENGKULU SELATAN, Radar Seluma.disway.id - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi adalah melalui penerapan Zona Integritas yang merupakan formula yang tepat untuk mewujudkan visi.

 

"Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, telah  melaksanakan pencanangan zona integritas untuk mengakselerasi percepatan pencapaian indikator dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdiri dari peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik,"ungkap Kepala Bapeda-Libang BS, Fikri Aljohari MM.

 

Secara simbolis Pencanangan Pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) hadir bupati Gusnan Mulyadi sekaligus pimpin penandatanganan fakta integritas untuk mendukung WBK disaksikan oleh seluruh Kepala OPD, serta turut ditandatangani oleh unsur Forkopimda Bengkulu Selatan di Aula Pertemuan Balai Sekundang, kemarin (25/3/24) yang tidak lain adalah pencanangan pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dimana seluruh Kepala OPD.

 

Dikatakan Fikri, pencanangan WBK merupakan kegiatan awal yang nantinya akan dibarengi dengan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Hal ini adalah bagian dari kesungguhan Pemerintah Daerah dalam memantapkan komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pengoptimalan pelayanan publik.

BACA JUGA:Samsul Aswajar Masuk Bursa Wabup Seluma

BACA JUGA:Warga Terdampak Bencana Gempa, Pemerintah BS Memberikan Bantuan Matrial

BACA JUGA:Lantik BPD PAW, Wabup Seluma Pesan Soal DBD

"Penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja menjadi sebuah harapan. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik,"pungkas Fikri.(yes)

Sumber: