BENGKULU - Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI), Cabang Bengkulu, menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), di depan sekretariat daerah DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (5/9).
Massa aksi ini memprotas kenaikan harga BBM. Para mahasiswa berunjuk rasa Dalam aksi itu, mahasiswa melakukan beberapa teatrikal dengan mendorong motor ke gedung dewan dan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pembohong.
Di mana di bagian depan kendaraan sepeda motor digambarkan sebagai seorang "pejabat" yang mengenakan pakaian ala pejabat, sementara di bagian belakang menggambarkan petani dengan mengenakan topeng anonymous.
Selain itu, massa aksi juga membawa beberapa spanduk dengan berbagai tulisan, seperti "Hisap Uang Pejabat, Jangan Uang Rakyat". " Negara Jangan Berbisnis dengan Rakyat", serta tulisan lainnya. Mereka juga sempat membaca puisi.
Ketua Umum KAMMI Cabang Bengkulu, Ricki Pratama Putra mengatakan, menolak secara tegas dan meminta pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Untuk itu, kata Ricki, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, agar menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.
"DPRD Provinsi agar menyampaikan amanat kami ini ke DPR RI. Sebab kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM tidak pro dengan amanat ini ke DPR RI ke presiden ada ultimatum rakyat," kata Ricki, dihadapan perwakilan anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi mengatakan, kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan masyarakat, melainkan anggota dewan juga merasakan hal yang sama.
"Kita sama-sama tidak ingin harga BBM naik. Kami juga merasakan kenaikan harga BBM. Naiknya harga BBM ini juga akan menaikkan harga bahan pokok. Apa yang menjadi kajian dari kalian (Massa Aksi), silahkan sampaikan ke kami. Sekretariat akan dikirmkan ke DPR RI. Kajian-kajian itu akan kami dengarkan," sampai Erna, saat menemui massa aksi.(Ken)
Adapun Tuntutan KAMMI Bengkulu sebagai berikut :
1. Menolak dan meminta Pemerintah Membatalkan Kenaikan BBM Bersubsidi.
2. Mendesak Pemerintah Kendalikan Harga Barang-Barang Pokok.
3. Mendesak Pemerintah Tunda Proyek Strategis Nasional (PSN) (Contoh IKN) yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan mengalihkan anggaran untuk subsisdi BBM.
4. Mendesak Presides Jokowi untuk MUNDUR jika tidak membatalkan kenaikan harga BBM
kesepakatan antara KAMMI Bengkulu dan DPRD Provinsi Bengkulu sbb :
1. Menolak secara tegas kenaikan BBM.
2. Meminta kepada DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan aspirasi ini kepada DPR RI dan Pemerintal (Presiden Jokowi).
3. Kesepakatan ini dibuat dalam keadaan sadar dan digunakan sebagaimana mestinya Demikianlah hasil pertemuan hari ini.