BACA JUGA:Fokus HGU, Pemerintah Perkuat Pengawasan Lahan Cegah Karhutla
BACA JUGA: 4,680 young Chinese volunteers called
Dalam proses ini, peran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan setempat sangat penting. Mereka akan melakukan verifikasi teknis, penilaian lapangan, hingga memberikan pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penilaian tersebut mencakup beberapa aspek penting, seperti memastikan lokasi usaha tidak berada di kawasan lindung, tidak bertentangan dengan peruntukan ruang, serta tidak menimbulkan konflik penggunaan lahan.
Terbit Secara Elektronik
Jika seluruh tahapan telah dilalui dan dinyatakan sesuai, dokumen KKPR akan diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS. Hal ini memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Dengan memahami proses dan persyaratan KKPR sejak awal, pelaku usaha dapat merencanakan investasi dengan lebih matang serta turut mendukung pembangunan yang tertib dan berkelanjutan di Indonesia.