“Berdasarkan hasil pemantauan yang dimuat dalam SPRS ini menunjukkan hal yang membahayakan. Jika ini dipertahankan lebih lama keberadaannya tentu dampak dampak dari keberadaan PLTU di seluruh Sumatera ini akan membuat ekologi lingkungan maupun perairan semakin terancam. Saya mendukung surat perintah ini untuk dilanjutkan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Liza.
Irsadi Aristora Akademisi Universitas Teuku Umar mengatakan bahwa di setiap zona industri pasti terdapat zona tumbal energi, yang mana di setiap zona tersebut selalu muncul kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air bahkan konflik agrarian yang disertai dengan menurunnya tingkat kesehatan Masyarakat di sekitar.
“Sumatera yang sekarang ini menjadi wilayah objek peta energi nasional yang banyak tumbuh pertambangan batu bara, PLTU dan industry ekstraktif lainnya, namun dampaknya selalu pada kerusakan lingkungan dan penurunan kesehatan rakyat. Seharusnya negara hadir sebagai pelindung rakyat bukan penjamin keberlangsungan koorporasi yang merusak,” kata Irsadi.