“Negara ini bukan lagi menjadi negara republik tetapi sudah menjadi negara titah Presiden. Kami di Sumatera ini seperti tidak dianggap lagi sebagai orang, semua bukti dan korban yang sudah disampaikan kepada negara ini tidak dianggap oleh negara justru dianggap sebagai ornag yang melakukan proses gangguan. Kami tidak mau menjadi tumbal di dalam rezim energi kotor ini,” kata Ali.
Muhammad Resky dari Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) mengatakan bahwa Pemerintah seolah abai terhadap kebijakan energi. pelanggaran yang terus berulang dilakukan oleh PLTU Batu Bara mencerminkan pembiaran yang di lakukan oleh negara, sementara rakyat terus menjadi korban dari kebijakan dan pelanggaran tersebut.
Rahmat Syukur dari Apel Green Aceh mengatakan bahwa Hari ini rakyat Aceh dipaksa hidup di bawah bayang-bayang polusi PLTU: udara tercemar, tanaman tertutup debu batubara, dan usaha kecil perlahan mati. Dalam tiga tahun terakhir saja tercatat sekitar 2.000 kasus ISPA dan 172 penyakit kulit, bukti bahwa energi batubara dibangun di atas tubuh masyarakat yang sakit. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka negara sedang menjadikan Aceh sebagai zona tumbal energi kotor, tempat rakyat menanggung polusi demi keuntungan segelintir pihak.
Aji Surya Abdi dari Srikandi Lestari mengatakan bahwa di Sumatera Utara, masyarakat pesisir kini hidup di bawah bayang-bayang polusi dari PLTU Pangkalan Susu yang terus memuntahkan emisi, limbah FABA, dan air bahang bersuhu hingga 42°C ke laut.
“Laut yang dulu menjadi sumber hidup nelayan kini seperti direbus hidup-hidup, ikan menghilang, hasil tangkapan anjlok, dan banyak nelayan terpaksa menjual perahu serta meninggalkan profesinya. Penggunaan PLTU ini tidak perlu dipertahankan jika rakyat justru dijadikan tumbal energi,” kata Aji.
Wilton Panggabean dari LBH Pekanbaru mengatakan bahwa di Riau, bayang-bayang polusi dari PLTU Tenayan Raya menjelma menjadi gunungan limbah FABA setinggi hingga 15 meter yang mengancam lingkungan dan permukiman warga.
“Tumpukan abu batubara itu tidak hanya mencemari tanah dan air, tetapi juga memicu banjir, longsor, serta mematikan tanaman pangan yang selama ini menjadi sumber hidup masyarakat. Ironisnya, sebagian keluarga kini terpaksa bertahan di rumah yang perlahan terkepung limbah gunung racun demi proyek energi kotor,” kata Wilton
Bonie Bangun dari Sumsel Bersih mengatakan bahwa Sistem Kelistrikan Sumatera Selatan: Mengalami kelebihan daya ekstrem hingga 1.052 MW, membuktikan bahwa operasi PLTU tidak lagi didasarkan pada kebutuhan listrik, melainkan kontrak oligarki yang membebani negara.