Sudewo kemudian menyatakan telah membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250%. Kebijakan ini diambil setelah ramai penolakan warga.
"Kami menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan," jelas Bupati Pati Sudewo saat itu.
Meski kenaikan PBB dibatalkan, warga tetap mendemo Sudewo. Demo pun sempat ricuh.
BACA JUGA: Kasus Pemerkosaan yang Seret Artis Indonesian Idol, Polisi Periksa 5 Saksi
Sudewo kemudian keluar menemui massa. Dia menyampaikan permintaan maaf.
"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik," kata Sudewo saat memberikan sambutan di hadapan massa depan kantor Bupati Pati, dilansir detikJateng, Rabu (13/8/2025).
DPRD Pati pun membentuk pansus pemakzulan Sudewo. Pada November 2025, upaya memakzulkan Sudewo gagal.
Sudewo Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Rel KA
Sudewo juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Sudewo diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan anggota Komisi V DPR saat proyek rel KA itu berjalan. KPK menyebutkan ada dugaan aliran dana kepada Sudewo.