Seluma, Radarseluma.Disway.id - Wacana penerapan skema outsourcing bagi tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) pada Tahun Anggaran (TA) 2026 mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma. Langkah ini muncul sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan status honorer yang ditargetkan berlaku nasional pada 2026 mendatang.
BACA JUGA:Hanya Pungut Berondol di Perkebunan PT Agri Andalas, Empat IRT Seluma Diamankan
BACA JUGA:Aspirasi Lubuk Sandi Hilang di APBD 2026, Politisi dari Fraksi PPP Geram!!!!
Dalam rancangan anggaran, Pemerintah Kabupaten Seluma menyiapkan sekitar Rp 6 miliar khusus untuk pembiayaan tenaga outsourcing. Anggaran tersebut direncanakan untuk menutupi kebutuhan sebagian tenaga honorer yang kini bertugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, angka tersebut dinilai masih jauh dari cukup untuk menampung seluruh non-ASN yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
Anggota DPRD Kabupaten Seluma, Nofi Eriyan Andesca, SSos menegaskan bahwa, pemerintah daerah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap tenaga honorer. Dirinya menilai kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan dirumahkannya honorer dalam jumlah besar adalah kabar yang tidak tepat.
"Nasib tenaga honorer di Kabupaten Seluma sudah jelas mengikuti arahan Kemenpan-RB. Jadi tidak benar kalau seluruh honorer akan dirumahkan. Pemerintah daerah sudah menyiapkan solusi dengan mengalihkan mereka ke skema outsourcing," sampai Nofi.
Meski demikian, Nofi mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam menerapkan sistem baru tersebut. Menurutnya, tenaga honorer yang telah lama mengabdi harus menjadi prioritas utama ketika dilakukan penyerapan ke dalam skema outsourcing.
BACA JUGA:Generasi Tanpa Pengenalan Akan Allah dan Rasul-Nya: Krisis Spiritual di Era Modern
Banyak di antara honorer saat ini yang sudah bekerja belasan, hingga puluhan tahun dan tidak memiliki peluang lagi untuk mencari pekerjaan baru di luar pemerintahan.