BACA JUGA:Bank Mandiri Perkuat Literasi keuangan ke PMI di Ansan Korea Selatan
BACA JUGA: Bawa 3 Mobil Hybrid Baru di GJAW 2025, Suzuki Target Jual 1.600 Unit
IHPS I Tahun 2025 juga menekankan kontribusi BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara, khususnya melalui rekomendasi untuk menyelesaikan isu cross-cutting yang signifikan. Salah satu rekomendasi kepada Pemerintah adalah mengenai pengembangan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna memperkuat pengendalian atas pemanfaatan sisa dana transfer ke daerah dalam proses pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
“Mengingat koordinasi lintas Kementerian, Lembaga, maupun Pemda seringkali menjadi tantangan besar, kami secara khusus memohon dukungan dan peran sentral DPD RI untuk mendorong percepatan penyelesaian permasalahan cross-cutting yang krusial ini,” jelas Isma Yatun. BPK juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPD RI merupakan pilar utama dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola di tingkat daerah.