Meskipun Indonesia bukan anggota langsung dari aliansi ini, kondisi geografisnya yang menjadi jalur transit utama kabel internet internasional dan tingginya volume trafik digital regional membuat negara ini berada dalam risiko potensial terhadap intersepsi data oleh pihak asing. Situasi ini menegaskan bahwa kedaulatan digital Indonesia dapat terancam tidak hanya melalui pengawasan langsung, tetapi juga melalui pengaruh aliansi intelijen global terhadap infrastruktur komunikasi regional.
Diplomasi Intelijen dan Strategi Nasional
Dalam menghadapi era cyber intelligence dan perang informasi, diplomasi intelijen menjadi instrumen yang krusial bagi negara-negara yang ingin menjaga keamanan nasional sekaligus posisi strategisnya di kancah global. Menurut teori hubungan internasional neorealistik yang dikemukakan oleh Keohane, R. O. (1988), negara berupaya memaksimalkan keamanan melalui kombinasi kemampuan internal dan pembentukan aliansi strategis. Bagi Indonesia, hal ini berarti negara tidak boleh hanya bersikap sebagai pengamat pasif terhadap dinamika aliansi intelijen global seperti Five Eyes, SSEUR, atau SSPAC, melainkan harus tampil sebagai aktor yang strategis, mampu mengamankan kepentingan nasional sekaligus membangun kapasitas kerjasama internasional yang seimbang.
Upaya strategis Indonesia perlu dimulai dengan peningkatan kemampuan teknis dan sumber daya manusia di bidang SIGINT, cyber threat intelligence, serta analisis data strategis. Penelitian Mudra, C., & Prasidya, F. G. (2024) menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM di Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menghadapi ancaman siber lintas negara, termasuk akses tidak sah terhadap data kritis dan serangan siber yang menargetkan infrastruktur vital. Adapun diplomasi intelijen Indonesia juga harus diarahkan pada kolaborasi bilateral maupun multilateral dengan negara-negara sahabat yang memiliki kapasitas serupa, tanpa mengorbankan independensi nasional. Seperti kemitraan intelijen siber melalui ASEAN Cybersecurity Cooperation (ACSC) atau forum trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan dapat menjadi sarana efektif untuk memperoleh informasi strategis sekaligus meningkatkan kemampuan nasional.
Selain pembangunan kapasitas dan kerjasama, transparansi dan akuntabilitas operasional intelijen menjadi aspek untuk menjaga legitimasi politik dan kepercayaan publik. Mekanisme oversight Five Eyes melalui FIORC bisa menjadi referensi bagi Indonesia dalam menyusun sistem pengawasan internal yang memastikan kegiatan intelijen tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan nasional.
Adapun negara-negara seperti Singapura dan Australia yang merupakan anggota SSPAC berhasil membangun sistem peringatan dini (early-warning system) untuk ancaman siber regional melalui pertukaran intelijen multilateral, sementara Indonesia masih berada pada tahap perencanaan konsep Early Warning System nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa strategi yang terpadu dan diplomasi intelijen yang aktif, Indonesia berisiko tertinggal dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan terkoordinasi secara global.
BACA JUGA:Industri Spirulina Tiongkok Perluas Pemasaran, Promosikan Manfaat Kesehatan dan Nutrisi
Peluang Kemitraan Regional
Sebagai negara dengan posisi geopolitik yang strategis di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros dalam pembentukan arsitektur keamanan siber regional. Melalui peran aktifnya di ASEAN, Indonesia dapat mendorong terbentuknya kolaborasi intelijen yang lebih terintegrasi, khususnya dalam menghadapi ancaman siber, terorisme digital, dan penyalahgunaan informasi lintas negara. Forum seperti ASEAN Cybersecurity Cooperation (ACSC) menjadi wadah bagi pertukaran data intelijen, analisis ancaman, dan pembelajaran bersama antarnegara anggota.
Peluang ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posisi strategisnya dengan berperan sebagai inisiator dan fasilitator pertukaran informasi sensitif yang relevan bagi keamanan regional. Melalui kerja sama tersebut, Indonesia juga dapat mendorong peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia di bidang intelijen digital bagi negara-negara ASEAN yang masih memiliki keterbatasan kemampuan teknis. Pelatihan, lokakarya, dan pembangunan infrastruktur bersama menjadi langkah konkret yang tidak hanya memperkuat kolaborasi, tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya antaranggota ASEAN dalam menghadapi ancaman siber yang bersifat lintas batas.