2. Penggunaan Teknologi Digital
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial, telah memperkenalkan beberapa sistem digital untuk mempermudah pembaruan data. Salah satunya adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG), yang digunakan untuk memantau dan memperbarui data penerima bantuan sosial. Masyarakat dan petugas pemerintah dapat mengakses data ini secara online, yang memungkinkan pembaruan lebih cepat dan akurat.
3. Partisipasi Masyarakat
Salah satu cara untuk memperbaharui data adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini. Masyarakat yang merasa bahwa data mereka sudah tidak relevan atau ada perubahan dalam kondisi keluarga bisa melaporkan perubahan tersebut ke perangkat desa atau langsung ke Dinas Sosial setempat. Ini penting untuk menjaga akurasi data.
4. Integrasi dengan Data Lain
Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Sosial juga berusaha untuk mengintegrasikan data penerima bantuan sosial dengan data dari lembaga atau kementerian lain, seperti data kependudukan dari Dukcapil, data pajak, dan data lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan akurat, sehingga bantuan sosial dapat disalurkan dengan lebih tepat.
Program Bantuan Sosial yang Tergantung pada Data Akurat
Berikut adalah beberapa program bantuan sosial yang sangat bergantung pada data penerima yang akurat dan terkini:
1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Program BPNT memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin dalam bentuk e-warung yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok. Program ini sangat bergantung pada data yang akurat tentang jumlah keluarga dan status sosial ekonomi penerima.