Dia menyampaikan dalam Live tersebut, " sungguh tidak masuk akal Abdul Hamid dan Dollar Hafriyanto bisa melakukan penilaian SKTT secara obyektif sebagai penentu kelulusan masuk PPPK Madina. “Mustahil. Sekali lagi, mustahil,” katanya.
Syaripuddin, merupakan salah satu korban dugaan kesewenang-wenangan Abdul Hamid dan Dollar Hafriyanto dalam memberikan nilai SKTT terhadap peserta seleksi masuk PPPK. Keduanya masing-masing menjabat sebagai kepala BKPSDM Madina serta kepala Dinas Pendidikan Madina.
“Kami sangat kecewa. Kami sangat teraniaya. Sudah 18 tahun saya mengajar sebagai honorer, tetapi diperlakukan seperti ini. Murid saya ada yang diterima PPPK. Apa kelebihan dia. Saya memang bukan keluarga pejabat,” sebutnya sembari berurai air mata.
Menurutnya, para guru peserta tes pasti ikhlas tidak diterima masuk PPPK tahun 2023 ini jika proses rekruitmen dilakukan secara obyektif.
Sangat disayangkan, kata dia, penilaian akhir yang dilakukan pihak BKPSDM dan Dinas Pendidikan dilakukan tidak obyektif. “Sangat aneh dan tidak masuk akal. Sesuka hati mereka dan tembak raba menilai semua peserta. Nilai saya tadinya tinggi, di atas 500, turun menjadi 400-an. Ini kesewenang-wenangan. Inda dong deking, inda dong hepeng, inda dong sude (Tak ada deking, tak ada duit, tak ada semua….)”
Dia melanjutkan, “Kami tidak terlalu-lalu muluk-muluk, hanya minta keadilan. Bukan kami tidak mau membayar. Terus terang. Namun otak ini berpikir, selama hampir 18 tahun mengajar, badan capek bersama anak-anak memajukan sekolah dengan para guru lainnya. Toh, mau masuk, tidak ada penghargaan. Kami dianggap sepele. Berapa orang mereka di BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk menilai peserta tes yang begitu banyak. Mustahil, ini tebak-tebakan.”