“Dalam konteks penguatan kelembagaan parpol pasca reformasi. Publik selalu mendorong adanya demokratisasi di intenal parpol. Seperti adanya larangan parpol menerima ‘mahar politik’ dalam proses pencalonan anggota legislatif,” kata Mita dilansir dari Disway.Id.
“Jika partai demokratis, pasti akan memberikan kesempatan yang besar untuk kader-kader terbaiknya yang belum memiliki rekam jejak buruk,” sambungnya.
Oleh sebab itu, dia menghimbau kepada para partai politik untuk tidak menerima mahar apapun dari para kadernya demi menjadi caleg.
“Jangan sampai proses pencalonan mantan koruptor tersebut karena diduga adanya mahar politik yang diberikan kepada parpol,” tandasnya.