ASN dan PPPK Seluma Diminta Tak Panik, Bupati Sebut HKPD Masih Dalam Kajian

 

Seluma, Radarseluma.Disway.id - Bupati Seluma, Teddy Rahman, SE MM mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tidak panik dalam menyikapi rencana penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Imbauan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya kekhawatiran di kalangan ASN terkait potensi dampak kebijakan tersebut terhadap belanja pegawai di daerah.

 

BACA JUGA: Tinjau Pembangunan Batalyon TP 891/MS di Seluma, Menhan RI ke Seluma

BACA JUGA: Para Kepala Daerah dan Pejabat Diminta Cepat Respon, Terkait Kenaikan BBM dan Jual Beli Jabatan

Teddy menegaskan, Pemerintah Kabupaten Seluma tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan dan akan melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menerapkan aturan tersebut. Menurutnya, kajian yang dilakukan akan mencakup berbagai aspek strategis. Mulai dari kemampuan fiskal daerah, komposisi belanja pegawai, hingga dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. Langkah ini penting agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan ASN, terutama PPPK yang memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan.

 

"Terkait ASN, khususnya PPPK, tidak perlu panik. Pemerintah daerah akan mencarikan solusi terbaik agar kebijakan ini dapat diterapkan tanpa berdampak negatif terhadap tenaga kerja," kata Teddy.

 

Ditegaskan Teddy, setiap penyesuaian kebijakan akan mempertimbangkan kondisi riil daerah. Kabupaten Seluma, memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan keuangan, sehingga implementasi HKPD harus disesuaikan agar tetap relevan dan tidak memberatkan.

 

Teddy memastikan bahwa pemerintah daerah akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keadilan dan keberlanjutan dalam merumuskan kebijakan. Keseimbangan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan daerah menjadi perhatian utama agar stabilitas keuangan tetap terjaga. Dalam proses tersebut, Pemkab Seluma akan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta melakukan koordinasi lintas sektor. Hal ini dinilai penting untuk menghasilkan formulasi kebijakan yang komprehensif dan implementatif.

 

Selain itu, Teddy juga menyebut pihaknya bersama Wakil Bupati, Drs H Gustianto akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna memastikan kebijakan yang diterapkan selaras dengan regulasi nasional. Namun tetap fleksibel dalam pelaksanaannya di daerah.

Sumber: