Garap Hutan Bakau Tanpa Izin, Bisa Dilaporkan dan Terancam Sanksi Pidana

 

Nasional – Praktik penggarapan hutan bakau (mangrove) tanpa izin dan tanpa alas hak menjadi perhatian serius di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Aktivitas ini dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan.

Sejumlah laporan menunjukkan masih adanya masyarakat yang membuka dan mengelola kawasan mangrove tanpa legalitas yang jelas. Padahal, hutan bakau merupakan bagian dari kawasan yang dilindungi dan berada di bawah penguasaan negara.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan negara tidak boleh dikuasai atau dimanfaatkan tanpa izin resmi dari pemerintah. Sementara itu, tindakan yang merusak lingkungan hidup juga dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Seorang pengamat lingkungan menjelaskan, fenomena ini kerap dipicu oleh kebutuhan ekonomi masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap status kawasan.

 

BACA JUGA:Warga Garap Lahan HGU, Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Lengkapnya....

BACA JUGA:Waspada Mafia Tanah! Ini 10 Cara Ampuh Lindungi Aset Anda dari Perampasan Ilegal

“Banyak yang mengira lahan kosong bisa langsung digarap, padahal jika itu kawasan mangrove, ada aturan ketat yang mengaturnya,” ujarnya.

Penggarapan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perambahan hutan, terlebih jika disertai dengan penebangan atau alih fungsi lahan menjadi tambak atau kebun. Pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, denda, hingga kewajiban memulihkan kondisi lingkungan.

Selain aspek hukum, dampak ekologis juga menjadi perhatian utama. Kerusakan hutan bakau dapat menyebabkan abrasi pantai, meningkatkan risiko banjir rob, serta merusak habitat berbagai jenis biota laut.

Pemerintah sendiri telah membuka akses legal bagi masyarakat melalui program perhutanan sosial, yang memungkinkan pengelolaan kawasan hutan secara sah dan berkelanjutan.

“Silakan dikelola, tetapi harus sesuai aturan. Legalitas menjadi kunci agar tidak berhadapan dengan hukum,” tambahnya.

Dengan kondisi ini, masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan menggarap hutan bakau tanpa izin. Selain berisiko pidana, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan kerugian jangka panjang bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.

 

Sumber: