Para Kepala Daerah dan Pejabat Diminta Cepat Respon, Terkait Kenaikan BBM dan Jual Beli Jabatan

 

Bengkulu, Radarseluma.disway.id - Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus merespons cepat berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.

 

BACA JUGA:Istiqamah dalam Shalat Berjamaah Setelah Ramadhan: Menjaga Cahaya Iman di Setiap Langkah Kehidupan

BACA JUGA:Masjid Kembali Sepi Pasca Ramadhan: Renungan Menyentuh tentang Konsistensi Iman yang Mulai Memudar

Salah satu isu yang disoroti adalah kabar simpang siur terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026.

“Sudah kami konfirmasi kepada Pertamina bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Yang diterapkan adalah pembatasan,” terang Helmi saat rapat koordinasi (rakor) bersama wali kota dan para bupati se-Provinsi Bengkulu melalui Zoom, Rabu siang (1/4).

Ketua Ikatan Alumni Universitas Bengkulu ini juga menyoroti informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah oleh oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu maupun dinas lainnya.

“Ketika isu ini beredar, kita sebagai pejabat publik tidak boleh tinggal diam. Harus respons cepat, panggil pihak terkait, telusuri, dan selidiki. Bukan hanya isu ini, apa pun persoalannya harus ditangani dengan cepat,” tegasnya.

 

BACA JUGA: Tindak Lanjuti Laporan, Menaker Sidak Perusahaan di Semarang

Peraih Lencana Emas Jasa Bakti Koperasi dan UKM ini juga memastikan bahwa tidak ada praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

“Saya tegaskan, tidak ada jual beli jabatan, baik sebelumnya, saat ini, maupun ke depan. Jika ada yang meminta atau menawarkan, segera laporkan,” imbuh Helmi.

Gubernur menambahkan, persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama para kepala sekolah dan pihak terkait guna memastikan tidak ada praktik yang mencoreng dunia pendidikan.

Sumber: