Kontroversi Dana Desa 2026: Final Dipotong untuk Koperasi Desa Merah Putih? Ini Penjelasannya

NASIONAL - Polemik mengenai Dana Desa (DD) yang disebut-sebut “dipotong” untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Berbagai kalangan, mulai dari pengamat hingga praktisi, turut menyampaikan pandangan yang beragam, baik yang mendukung maupun yang menolak kebijakan tersebut.

Dari sisi yang mendukung, kebijakan ini dinilai sebagai langkah koreksi terhadap pengelolaan Dana Desa yang selama ini dianggap belum optimal. Bahkan, dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa lebih dari satu dekade penyaluran Dana Desa belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Pemerintah pun berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola Dana Desa agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Namun di sisi lain, muncul kritik terhadap kebijakan tersebut. Pihak yang kontra menilai bahwa pengalihan sebagian Dana Desa berpotensi mengurangi ruang fiskal desa. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan serta pelayanan publik di tingkat desa. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap menimbulkan persoalan normatif terkait prinsip otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2026

Kontroversi ini tidak lepas dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Dalam regulasi tersebut, total Dana Desa tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp60,6 triliun, dengan rincian:

Dana Desa Reguler: Rp25 triliun
Dana untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Rp34,6 triliun
Dana Insentif Desa: Rp1 triliun
Jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencapai Rp69 triliun, jumlah ini mengalami penurunan.
Dana Desa reguler sebesar Rp25 triliun akan langsung disalurkan ke lebih dari 75 ribu desa, dengan rata-rata sekitar Rp300 juta per desa. Angka ini menurun signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata Rp970 juta per desa.
Penurunan tersebut terjadi karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk mendukung program KDMP, khususnya pembangunan infrastruktur seperti gerai dan pergudangan.

 

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Program KDMP merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80 ribu koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
Saat ini, lebih dari 83 ribu koperasi telah terbentuk secara badan hukum.
Selanjutnya, melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung KDMP, seperti gerai dan gudang, dengan anggaran sekitar Rp3 miliar per lokasi.
Pelaksanaan pembangunan ini melibatkan BUMN, termasuk:
Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri
Bank Rakyat Indonesia
Bank Syariah Indonesia
Pendanaan berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan dukungan likuiditas dari pemerintah.

Apakah Dana Desa Benar-Benar Dipotong?
Istilah “pemotongan Dana Desa” sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Ada dua hal penting yang perlu dipahami:

1. Berubah menjadi aset desa
Dana sebesar Rp34,6 triliun yang dialokasikan untuk KDMP tidak hilang, melainkan dikonversi menjadi aset desa. Aset tersebut berupa gerai, gudang, dan fasilitas koperasi yang nantinya menjadi milik desa.
2. Desa mendapat bagi hasil (SHU)
KDMP diwajibkan memberikan 20% Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada desa. Pendapatan ini akan masuk sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) dan berpotensi meningkatkan kemandirian fiskal desa.
Dengan skema ini, desa tidak hanya menerima bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga aset produktif dan potensi pendapatan jangka panjang.

Harapan dan Tantangan ke Depan

KDMP diharapkan menjadi solusi berbagai persoalan ekonomi desa, seperti:

Rantai distribusi yang panjang
Keterbatasan akses permodalan
Dominasi tengkulak terhadap harga hasil pertanian
Tingginya biaya bagi konsumen
Jika berjalan optimal, program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat Pendapatan Asli Desa sehingga desa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Dana Desa.
Namun demikian, keberhasilan program ini tetap bergantung pada tata kelola yang transparan, akuntabel, serta partisipasi aktif masyarakat desa.

Sumber: