Gagal Bayar di PUPR Seluma, Sedang Dilakukan Proses SK Terhutang

 

SELUAMA, Radarseluma.Disway.id - Kegiatan gagal bayar tahun 2024 tampaknya akan dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Seluma pada tahun 2025. Informasinya kegiatan gagal bayar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas PUPR Seluma saat ini sedang dalam proses pengajuan surat keputusan (SK) terhutang.

"Ya untuk SK sedang proses," singkat Nurpadliyah Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma, kemarin.

BACA JUGA: BRI Raih 5 Penghargaan di Retail Banker International Asia Trailblazer Awards

BACA JUGA:Menghindari Sifat Hasad dan Dengki di Bulan Ramadhan

Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma mengalami gagal bayar pada tahun 2024. Informasinya utang tersebut di angka Rp28 miliaran. Gagal bayar ini disinyalir akibat dana bagi hasil dari pemerintah provinsi yang tidak dibayar penuh.

Wakil Ketua (Waka) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma Samsul Aswajar, S.Sos menyampaikan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 akan dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Mei. Untuk penyesuaian efisiensi anggaran maka nantinya akan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). "Jadi saat ini APBD 2025 sudah ada efisiensi,  APBD perubahan belum dibahas dan Perkada juga belum," ungkap Samsul Aswajar.

Terkait dengan kegiatan gagal bayar tahun 2024, Samsul menyarankan agar dibayar setelah Perubahan APBD 2025 disahkan. Karena menurutnya setelah reviu dari inspektorat selanjutnya, pemerintah daerah memasukan anggaran utang di dalam Perubahan APBD 2025.

"Untuk utang gagal bayar itu dibayarkan setelah APBD Perubahan disahkan. Untuk yang sudah dibayar sebelum APBD Perubahan disahkan maka itu kekeliruan," jelasnya.

BACA JUGA:Daihatsu Xenia Mobil Berkelas Desain Simpel dengan Gaya Model Baru Harga OTR di Dealer Resmi Indonesia

Sementara itu sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pelaksanaan pembayaran melampaui Tahun Anggaran APBD dimulai dengan

kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian.

Pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:7 Game Horor Online Gratis Tanpa Unduhan yang Paling Mencekam

Sumber: