Tenaga Honorer di BS Terputus, Bapenda Kesulitan Laksanakan Tugas Teknis

 

Didi menerangkan hilangnya tenaga honorer semakin memperburuk situasi. Sebelum kebijakan penghapusan honorer diterapkan, tenaga non-ASN di Bapenda menjadi tulang punggung dalam menangani pekerjaan teknis. 

 

"Sistem penarikan retribusi yang membutuhkan pendekatan langsung ke lapangan, keberadaan tenaga tambahan sangat penting untuk memastikan proses berjalan lancar. Namun, dikeluarkannya Surat Edaran KemenPAN RB terkait pemberhentian tenaga honorer, khususnya yang tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bapenda harus merelakan seluruh tenaga honorer yang selama ini membantu pekerjaan di rumahkan. Tetapi berharap ada kebijakan lanjutan yang memungkinkan perekrutan kembali tenaga pendukung, baik melalui tenaga kontrak atau solusi lain, agar tugas Bapenda dapat berjalan lebih maksimal,"pungkas Didi.

 

Ia menambahkan Bapenda  telah melakukan berbagai upaya, termasuk kampanye kesadaran pajak kepada masyarakat, optimalisasi penarikan retribusi, hingga koordinasi dengan OPD lain. Tanpa dukungan tambahan tenaga kerja, ini dinilai tidak cukup untuk mencapai target yang ditetapkan.

 

BACA JUGA:Cerita Rakyat Bengkulu Legenda Bujang Awang Tabuang Part Dua Tamat

BACA JUGA:Cerita Rakyat Bengkulu Legenda Bujang Awang Tabuang Part Satu

"Sangat berharap pemerintah daerah maupun pusat segera memberikan solusi untuk mengatasi persoalan ini. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memberikan dukungan berupa tambahan ASN, tenaga kontrak atau memanfaatkan teknologi berbasis digital, karena dengan kondisi saat ini, Bapenda benar-benar berada dalam situasi sulit. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar target PAD bisa tercapai, sekaligus memastikan pembangunan di Bengkulu Selatan tetap berjalan sesuai rencana,"demikian Didi.(yes)

Sumber: