Berikut Anggota DPRD Seluma Setuju Berantas Dugaan Honorer Siluman Di Seluma, Segerakan Bentuk Pansus

Sedangkan dari Jauh hari, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seluma, Hendri Satrio, S.Sos, M.I,Kom akan menindaklanjuti terkait adanya dugaan banyaknya honorer Siluman dilingkungan Pemkab Seluma. Dikatakannya, bahwa tahun 2024 ini Kabupaten Seluma defisit 36 miliar. Terkait dugaan honorer Siluman tersebut ia menyampaikan harus ditertibkan dan ditelusuri dan tidak ada tawar menawar karena kalau memang benar jelas hal tersebut merugikan negara.

BACA JUGA:Baru PAN yang Usulkan Pembentukan Pansus Honorer, Tunggu Empat Fraksi Lagi

BACA JUGA:Surat Bentuk Pansus Ungkap Dugaan Honorer Siluman, Baru Fraksi PAN, yang Lainnya? PDI - P Akan Lakukan Ini

 

" Adanya honorer siluman tersebut harus ditertibkan, tidak ada tawar menawar, harus dicoret,harus dicari. Bahkan kalau perlu kalau ini melanggar aturan undang-undang harus dipidanakan. Karena hal tersebut jadi beban APBD Kabupaten Seluma, Di satu sisi yang lain APBD kita sedang defisit" tegas Hendri.

 

Dilanjutkannya, bahwa ia sangat menghormati tenaga honorer yang telah bekerja sepenuh hati sampai belasan tahun, dia menyayangkan kalau memang ada dugaan honorer siluman yang hanya terima upah padahal ngantor saja tidak pernah.

 

 

" Kita sehormat-hormatnya kepada rekan-rekan honorer yang memang bekerja dan mengabdi bahkan sampai belasan tahun, tetapi ada menjadi tidak adil ketika ada honorer siluman, kira-kira honorer yang memang bekerja capek-capek memang benar kerja mendapatkan upah yang sama dengan honorer siluman, bahkan ngantor saja tidak. Tak ada ampun, terserah mau titipan siapa yang jelas akan kita telusuri, demi Kabupaten Seluma" tutupnya" tutupnya.

 

 

Febrinanda dari partai PDI P juga mengutarakan hal senada, isu honorer siluman kalau memang benar menjadi penyakit yang tentunya merugikan negara.

 

" terkait hal ini kan masih dugaan, kita masih menunggu pansus ini dibentuk, namun besar harapan saya Fraksi PKS, Fraksi PDIP dan fraksi lainnya menyurati pimpinan terkait pembentukan pansus, kalau pansus ini terbentuk Januari jadi kita akan bertindak setelah terbentuknya pansus, kita bisa menelusuri OPD mana yang kena ataupun memang ada dugaan tersebut, kita akan segera telusuri dan tindak" jelas Febrinanda.(ndo)

Sumber: