Anggota DPRD Seluma Pertanyakan KUAPPAS Tak Singkron Dengan RAPBD

"Untuk Perkada, kita DPRD tidak dapat salinannya. Jadi pengawasan apa yang akan dilakukan oleh DPRD. Ingat sekarang tengah dilakukan pilkada jangan sampai menjadi dampak negatif kedepannya," ujarnya.

BACA JUGA:Daihatsu All New Xenia 2024 Mobil MPV Terbaru Tersedia di Dealer Resmi Daihatsu Bengkulu

BACA JUGA: G20 Dorong Kerja Sama Global, Atasi Kelaparan dan Kemiskinan

Dirinya juga menambahkan, khususnya komisi 3 sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekretariat Dewan sendiri. Diketahui jika anggaran yang sebelumnya sudah di plot berkurang dari Rp 41 M untuk kebutuhan dewan. Justru malah berkurang menjadi Rp 30 Miliar. Sehingga ini dipastikan juga terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

 

"Dari satu OPD ini saja kita sudah mengetahui, jika KUAPPAS telah berbeda dengan RAPBD. Jadi kesepakatan bersama dan di sahkan bersama telah di buat sebelumnya tidak lagi menjadi acuan dan jelas ini sudah menyalahi," terangnya. 

 

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kabupaten Seluma, H Hadianto, MSi menegaskan bahwasanya. Pada pembahasan KUAPPAS sebelumnya belum menghitung penambahan pegawai. Seperti diketahui saat ini seluma tengah melaksanakan seleksi CPNS sebanyak 1350 orang ditambah lagi dengan PPPK sebanyak 2500 orang. Sehingga TAPD juga harus mengalokasikan gaji mereka ini.

 

"Kita juga sudah harus mengalokasikan gaji CPNS dan PPPK ini. Jika tidak maka mereka akan kita gaji apakah apa," terangnya.

BACA JUGA:ICONSIAM Tuan Rumah Fenomena Dunia

Sehingga TAPD sudah mengasumsikan selama 6 Bulan kedepan masih bisa untuk membayar gaji. Termasuk PPPK juga harus dialokasikan gaji untuk mereka ini.(ctr)

Sumber: