Tahun Ini Pemda Seluma Sertifikatkan 24 Link Jalan

Tahun Ini Pemda Seluma Sertifikatkan 24 Link Jalan

24 Link Jalan Akan di Sertifikatkan Oleh Pemda Seluma--

 

 

PEMATANG AUR, radarseluma.disway.id - Pemerintah Daerah (Pemda) Seluma melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) menargetkan pada tahun ini 24 link jalan bakal dibuat sertifikat. Hal ini sehubungan dengan menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena jalan milik pemerintah daerah belum disertifikatkan. "Untuk sertifikasi jalan kita ada 24 link. Yang dalam tahun ini rampung. Ini merupakan tindak lanjut dari korsupgah KPK," kata Erlan Suadi Kepala Disperkimhub Seluma, kemarin (5/6).

 

Dijelaskan Erlan yang masih menjadi kendala dalam sertifikasi aset ini adalah alas hak dan juga kurang kooperatif atau kurang mendapatkan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Banyak yang seolah lepas tangan dan membebankan seluruhnya kepada Disperkimhub. "Aset itu tercatat di KIP OPD masing-masing. Kami hanya memproses apabila OPD mengajukan untuk dibuatkan sertifikat. Inilah yang jadi kendala saat ini banyak yang kurang aktif," sambungnya. 

 

Tahun lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai daerah dengan jumlah terbanyak dalam hal penyelamatan aset. Pemkab setempat telah berhasil menerbitkan sertifikat aset lahan sebanyak 101 persil. Jumlah yang banyak jika dibandingkan dengan daerah lain. Namun mengingat ada 8 intevensi KPK maka keberhasilan tersebut tidak cukup membuat Kabupaten Seluma baik. 

BACA JUGA:NasDem Dukung Teddy di Pilkada Seluma

BACA JUGA:Mitsubishi Pajero Sport review 2024 SUV Tangguh dan Hadal Memiliki Fitur Teknologi Canggih Sistem Baru

BACA JUGA: Gelar Razia Patuh Pajak, Satlantas Polres Seluma Amankan 13 Ranmor

8 area itu meliputi, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

 

Salah satunya yang masih lemah adalah soal APIP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perencanaan Penganggaran. 

 

Sumber: