7 Kesepakatan DPR, KemenPAN-RB, dan BKN Soal Pengadaan CASN 2024 & PPPK Paruh Waktu

1. Apresiasi atas Progres Pengadaan CASN 2024

 

DPR memberikan apresiasi terhadap capaian pengadaan CASN 2024 yang dinilai cukup tinggi, termasuk adanya kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN. PPPK Paruh Waktu menjadi solusi untuk penataan tenaga non-ASN sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023.

 

2. Optimalisasi Formasi PPPK

 

KemenPAN-RB dan BKN diminta segera menyelesaikan pemenuhan formasi PPPK dengan skala prioritas. Langkah ini penting agar kebutuhan tenaga di berbagai sektor dapat terpenuhi.

 

3. Peningkatan Integritas Administrasi Seleksi

 

Proses pendaftaran CASN diminta lebih transparan, dengan dorongan agar peserta melakukan pendaftaran mandiri. Literasi digital juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi masalah status administrasi yang berubah dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

 

4. Penempatan Memperhatikan Domisili dan Keluarga

 

Penempatan PPPK diharapkan tidak hanya berdasarkan kebutuhan instansi, tetapi juga mempertimbangkan faktor domisili dan kebutuhan keluarga. Khusus formasi di “daerah 37”, pemerintah didorong memberi insentif tambahan agar tidak terjadi gelombang pengunduran diri.

Sumber: