Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak resmi yang telah ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.
Uunk menilai, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah dan terjangkau kepada masyarakat.
Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil langkah konkret melalui kebijakan pembebasan maupun pengurangan BPHTB. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting agar semakin banyak masyarakat dapat mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya.
Dengan semakin luasnya dukungan pemerintah daerah, percepatan pendaftaran tanah diharapkan terus meningkat sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan administrasi, tetapi juga perlindungan dan kepastian hukum atas aset tanah yang dimiliki.