132 Kabupaten/Kota di 26 Provinsi Bebaskan dan Kurangi BPHTB

Senin 16-11-2026,09:39 WIB
Reporter : Eldo Fernando
Editor : Eldo Fernando

 

JAKARTA– Upaya percepatan pendaftaran tanah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan kebijakan keringanan BPHTB bagi masyarakat.

 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota telah menerapkan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota lainnya memberikan pengurangan pembayaran BPHTB.

 

“Dukungan pemerintah daerah ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali,” ujar Uunk Din Parunggi saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

 

Menurutnya, kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB menjadi salah satu langkah strategis untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

 

BACA JUGA:Polisi Mulai Temukan Jejak Orang Tua Pembuang Bayi di Karang Anyar Seluma

BACA JUGA:OPD Seluma Wajib Tindak Lanjut Evaluasi KPK, Bukan Sekadar Kejar Nilai SPI

 

BPHTB sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Kewenangan pengelolaan pajak tersebut berada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kategori :