Sengketa PHK PT MSS Belum Tuntas, Disnaker Seluma Sudah Terbitkan Anjuran Mediator

Sengketa PHK PT MSS Belum Tuntas, Disnaker Seluma Sudah Terbitkan Anjuran Mediator

Mengadukan PT MSS ke Polres Seluma--

 

PEMATANG AUR, Radarseluma.disway.id- Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara mantan karyawan PT Mutiara Sawit Seluma (MSS), Yon Solni, dengan pihak perusahaan belum menemui penyelesaian.

 

BACA JUGA:Tandatangani Pakta Integritas, Teddy Rahman Ingatkan Pengelolaan Anggaran Harus Terbuka

Meski demikian, proses penyelesaian melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Seluma telah memasuki tahapan anjuran mediator hubungan industrial.

Pihak pekerja melalui kuasa hukumnya menyatakan telah menerima anjuran mediator yang diterbitkan pada 4 November 2026. Pernyataan penerimaan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 9 November 2026.

Kuasa hukum Yon Solni, Muhammad Akbar, S.H., M.H., mengatakan pihaknya berharap penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui Perjanjian Bersama (PB), sehingga persoalan hak pekerja tidak perlu berlarut-larut.

“Penerimaan anjuran itu menjadi dasar bagi kami (pihak pekerja, red) untuk mendorong penyelesaian perselisihan melalui Perjanjian Bersama (PB),” kata Muhammad Akbar.

Namun, proses tersebut masih membutuhkan sikap dari pihak perusahaan. Sebab, berdasarkan keterangan kuasa hukum pekerja, PT MSS disebut belum menerima surat anjuran dari mediator Disnakertrans Seluma.

Akbar berharap perusahaan menunjukkan itikad baik dengan menindaklanjuti rekomendasi mediator tersebut.

“Harapan kami pihak perusahaan juga menunjukkan itikad baik dengan menindaklanjuti anjuran mediator,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Inza Saputera, S.H., M.H., menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hak pekerja yang diminta untuk diselesaikan oleh perusahaan.

Hak tersebut meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta penggantian cuti tahunan yang belum digunakan. Selain itu, pihak pekerja juga meminta agar hak terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Sumber: