“Bupati sudah menerima aspirasi tersebut dan menginstruksikan agar kami menindaklanjutinya sesuai aturan yang berlaku serta mempertimbangkan hak masing-masing pihak,” ujar Susmanto.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berada pada posisi netral.
Sikap yang diambil sepenuhnya akan berpijak pada regulasi dan bukti kepemilikan yang sah.
Jika lahan tersebut terbukti menjadi hak masyarakat, maka dukungan akan diberikan.
Namun jika sebaliknya, pemerintah tidak akan melangkah di luar ketentuan hukum.
Sebagai langkah konkret, Pemkab telah membentuk tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menangani persoalan ini.