Namun situasi sempat memanas. Sebagian massa bersikeras agar dialog dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh petani yang hadir, bukan hanya melalui perwakilan terbatas.
Ketegangan itu memunculkan perdebatan singkat sebelum akhirnya ditemukan titik temu.
Rifai kembali menegaskan, dirinya telah mendengar seluruh tuntutan yang disampaikan, termasuk permintaan terkait pencabutan izin perusahaan dan pembebasan petani yang tersangkut persoalan hukum.
“Saya sudah mencatat semua tuntutan. Tapi beri saya kesempatan menyampaikan penjelasan agar kita bisa mencari solusi bersama. Kalau tidak ada ruang untuk itu, bagaimana kita bisa berdiskusi?” tegasnya.
Di sisi lain, pendamping petani, Puji, menyampaikan, aksi tersebut bukan keputusan mendadak.
Pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada kepolisian beberapa hari sebelumnya.
Menurutnya, kekecewaan petani dipicu tidak adanya pertemuan langsung dengan pemerintah daerah selama kurang lebih tiga bulan terakhir.
“Harapan mereka sederhana, ingin duduk bersama bupati dan membicarakan persoalan ini secara terbuka. Karena sudah terlalu lama tidak ada ruang dialog langsung,” jelas Puji.
Setelah komunikasi intens di lapangan, akhirnya disepakati pertemuan tertutup antara perwakilan petani dan bupati di ruang rapat Sekretaris Daerah.
Ratusan petani lainnya tetap bertahan di luar kantor bupati dengan tertib, menanti hasil pembicaraan yang diharapkan membawa secercah kepastian.
Pemkab Siapkan Langkah Fasilitasi
Secara terpisah, Pemkab BS memastikan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Pino Raya dan PT ABS.
BACA JUGA: DLH Seluma dan PTPN I Regional 7 Pabrik Talopino Teken Kerja Sama Pengelolaan Sampah
BACA JUGA: Mengantuk Saat Mengemudi, Mobil Dinas Pengadilan Agama Kaur Tabrak Truk Cold Diesel di Talo Seluma
Sekda BS Ir. Susmanto, MM menyampaikan, pernyataan sikap dari Aliansi Peduli Masyarakat Pino Raya telah diterima dan menjadi perhatian kepala daerah.