"Revisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota, agar dikembalikan sesuai rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah," ujarnya.
BACA JUGA:Seluma Utara Masuk Daftar Kecamatan dengan Kasus Stunting Tertinggi, Sudah 27 Kasus
"Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru," sambung dia.
Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan massa aksi juga menolak usulan pilkada lewat DPRD. Massa aksi menilai hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi.
"Menolak pilkada melalui DPRD karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh," tuturnya.