SELUMA – Nasib tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma kembali menjadi perhatian legislatif. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Seluma, Nofi Eriyan Andesca, usai mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (26/11).
Menurut Nofi, pemerintah daerah tidak sedang mempertimbangkan untuk merumahkan seluruh tenaga honorer pada tahun depan. Sebaliknya, langkah yang diambil akan mengikuti arahan Kementerian PAN-RB, yakni melalui skema aksorsing (outsourcing) sebagai solusi bagi keberlanjutan para pegawai non-ASN.
“Nasib tenaga honorer di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sudah jelas mengikuti arahan Kemenpan-RB. Jadi bukan berarti adik-adik dan kawan-kawan tenaga honorer di Kabupaten Seluma akan dirumahkan semua tahun depan. Ada solusi, yakni akan dicover melalui aksorsing,” jelas Nofi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD telah sepakat memastikan skema aksorsing yang nantinya berjalan harus berpihak pada tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
“Saya berharap pemerintah daerah Seluma, dengan kesepakatan antara DPRD dan TAPD, dapat benar-benar mengutamakan tenaga honorer lama. Misalnya mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, atau yang usianya sudah tidak memungkinkan lagi bekerja di tempat lain,” tegasnya.
Nofi juga meminta Bupati Seluma mempertimbangkan kembali implementasi kebijakan pemerintah pusat mengenai penghapusan honorer, agar tidak berdampak sosial bagi ribuan pegawai non-ASN di daerah.
BACA JUGA:APBD Seluma 2026 Disetujui. Defisit 1.6 Persen, TPP ASN Resmi Dipangkas!
BACA JUGA:Mulai 2026, SK Tenaga Kerja Sukarela di Seluma Akan Terbit Satu Pintu Melalui Bupati