Dalam kesempatan tersebut, Zelman menegaskan pentingnya meninjau ulang dan memastikan kepatuhan terhadap standar peraturan dan lingkungan dalam setiap proposal investasi yang diajukan. Ia menilai, tanpa pengawasan legislatif yang kuat, investasi tambang emas berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
“Kita tidak menolak investasi. Tapi jangan sampai investasi dilakukan dengan mengorbankan lingkungan dan kepentingan masyarakat. DPR harus memastikan semua prosedur hukum dan standar lingkungan dijalankan dengan benar,” tegasnya.
Zelman juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap legislatif yang dinilai terlalu cepat mendukung rencana investasi eksekutif tanpa proses pengawasan yang memadai.
Menurutnya, dukungan tersebut seharusnya diiringi dengan evaluasi dan transparansi penuh agar publik mengetahui manfaat serta potensi risiko dari setiap proyek investasi.
“Dukungan tanpa pengawasan bisa menimbulkan kecurigaan publik. DPR seharusnya berdiri di tengahmenjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan masyarakat,” tutup Zelman. (ndo)