Seluma – Tokoh Masyarakat Kecamatan Ilir Talo, Zelman, menyampaikan keprihatinannya terhadap lemahnya pengawasan legislatif dalam proses investasi yang berlangsung terkait pertambangan emas oleh PT ESDMu. Menurutnya, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat penting sebagai mekanisme kontrol terhadap kebijakan eksekutif agar aspirasi publik benar-benar didengar sebelum keputusan investasi diambil.
Zelman menilai bahwa proses investasi tambang emas yang berjalan selama ini masih kurang melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak secara langsung. Ia mengingatkan bahwa DPR tidak boleh hanya menjadi pendukung kebijakan eksekutif, tetapi harus aktif memastikan bahwa seluruh tahapan investasi tambang emas dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
“DPRD Seluma harus berperan sebagai pengawas, bukan sekadar menyetujui rencana investasi tambang emas dari pemerintah. Aspirasi masyarakat harus didengar terlebih dahulu sebelum proses investasi berjalan, karena masyarakat banyak menolak dan saya juga menolak keras” ujar Zelman, Senin (27/10).
Zelman secara tegas meminta agar badan legislatif (DPR) mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) terbuka dengan pihak PT ESDMU untuk mengumpulkan masukan publik sebelum proses investasi tambang emas dilanjutkan, karena masih banyak yang menolak dan tidak setuju pertambangan emas di Kabupaten Seluma.
“Harus ada ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka. DPR wajib memfasilitasi itu agar keputusan investasi tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, kalau ada" katanya.
BACA JUGA:Turnamen Bulutangkis Antar PC PGRI Se Seluma, Piala Ketua DPRD Seluma dan Radar Seluma
Ia juga mendorong agar perwakilan masyarakat, pengamat lingkungan, dan pemimpin pemuda dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pembahasan tambang emas di Seluma yang rencana dibuka ini. Menurut Zelman, keterlibatan berbagai pihak akan memperkuat legitimasi kebijakan dan menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.