Seluma, Radarseluma.Disway.id – Persoalan tapal batas antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) kembali menjadi sorotan. Hingga kini, upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma untuk mempertahankan wilayah tujuh desa yang masuk dalam area sengketa masih belum jelas.
BACA JUGA:Besok, Warga Desa Pasar Seluma Gelar Aksi Damai Tuntut Plasma ke PT. Agri Andalas 20 Persen
BACA JUGA: 87 Siswa SMPN 2 Seluma Tak Lagi Pakai Seragam Olahraga Bertuliskan Seluma Emas Berlian
Terakhir, Pemkab Seluma telah menggelar rapat internal. Hasilnya, mereka bersurat kepada Gubernur Bengkulu untuk meminta difasilitasi mediasi dengan Pemkab Bengkulu Selatan sekaligus meminta agar pemasangan patok batas oleh Pemkab BS ditunda.
Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, menyampaikan bahwa sudah ada wacana pembangunan tapal batas antar kedua daerah. Meski demikian, ia menegaskan agar proses ini tetap difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu guna mencegah gesekan sosial di lapangan.
“Namun demikian kita tetap meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi sehingga tidak ada gesek-gesekan masalah tapal batas ini,” kata Rifai saat dihubungi Radar Seluma, Sabtu (14/9).
BACA JUGA: Tutupi Kerugian Negara, Kejari Seluma Bakal Gandeng Investor Kelola Aset Eks Bupati Murman Efendi
Lebih jauh, Rifai menegaskan bahwa pemerintahannya berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat eks Seluma yang kini masuk wilayah Bengkulu Selatan. “Kita akan fasilitasi ganti KTP, ganti KK, mungkin juga surat menyurat yang berhubungan dengan kabupaten. Lalu kita juga akan memperhatikan infrastruktur agar pembangunan merata,” jelasnya.
Hingga kini, masyarakat di tujuh desa masih menunggu kejelasan nasib wilayah mereka. Publik berharap mediasi segera digelar agar konflik tapal batas tidak semakin berlarut dan menghambat pelayanan publik.
Ketidakjelasan status wilayah ini telah menimbulkan keresahan warga. Sebagian masyarakat mengaku bingung dalam mengurus administrasi kependudukan maupun layanan publik karena terbentur dualisme klaim dari dua kabupaten.
BACA JUGA:Honda Brio Mobil Desain Canggih dan Modern Memikat Para Penggemar Mobil Sporty di Indonesia
BACA JUGA:Toyota Agya, Mobil Desain Kecil yang Populer di Kalangan Masyarakat
Jika tidak segera diselesaikan, sengketa tapal batas dikhawatirkan bukan hanya menimbulkan gesekan antarwarga, tetapi juga menghambat program pembangunan yang seharusnya dinikmati bersama. Oleh karena itu, peran aktif Pemerintah Provinsi Bengkulu dinilai sangat krusial untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.(adt)