Pemberantasan mafia tanah mencakup penindakan tegas terhadap pelaku, termasuk sanksi administratif terhadap oknum BPN dan pencabutan izin PPAT yang terlibat. Hingga laporan terakhir, sebanyak 125 pegawai BPN telah dikenai sanksi berbagai tingkat.
8. Perbaikan Sistem dengan Digitalisasi
Modernisasi administrasi pertanahan, termasuk digitalisasi dan transparansi, mengurangi celah manipulasi data oleh oknum mafia. Sistem digital turut mempercepat dan memperjelas proses registrasi tanah.
9. Sinergi Lintas Lembaga
Kolaborasi intensif antara ATR/BPN, Polri, dan instansi hukum lainnya—melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pembentukan Satgas Anti-Mafia Tanah—memperkuat penanganan di lapangan. Nota kesepahaman terbaru juga melibatkan Kementerian Pertahanan untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang menyasar aset bangsa.
10. Respons Cepat terhadap Laporan Masyarakat
Komisi II DPR RI meminta ATR/BPN meningkatkan respons terhadap laporan mafia tanah. Walau Satgas sudah terbentuk, aspek preventif masih perlu ditingkatkan agar pelaporan masyarakat tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan direspon cepat dan komprehensif.